bagian kedua

B.    Bagaimana Kita Mengukur Keberhasilan INCO mengimplentasikan CSR ?

Setelah kita melihat pentingnya CSR bagi perusahaan sebagai jembatan untuk mendapatkan licence to operate baik dari masyarakat dan juga pemerintah, bahkan juga ada yg mengatakan bahwa CSR bisa berfungsi sebagai strategi risk management perusahaan. Kini alangkah bijaknya kita juga mengakui betapa pentingnya CSR bagi masyarakat bahkan pemerintah setempat. Namun mampukah kita mengukur sejauh apa keberhasilan CSR itu ?

Dari pertanyaan diatas tentunya menimbulkan perdebatan yang cukup serius, mulai dari perdebatan teoritis yang melibatkan konsep mana yang akan diadopsi sampai debat kusir di masyarakat majemuk yang tidak mensoalkan konsep sama sekali hanya melihat fakta lapangan dengan kasat mata seputar kontribusi perusahaan bagi mereka.

Tentunya masyarakat tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya dalam persoalan ini. Yang punya tanggung jawab besar dalam kasus ini adalah korporasi. Saya sangat sepakat dengan David Henderson yang mengemukakan kritiknya dalam Misquided Virtue. Pakar ekonom ini mengatakan bahwa “ CSR yang telah dipraktekkan dan di sebarluaskan tanpa defenisi, kriteria bahkan kerangka berpikir yang jelas “. Akibatnya CSR tumbuh tanpa dasar yang jelas, bisa diinterpretasikan secara kontekstual, kehilangan daya ukur dan alat ukur yang universal. Continue Reading

bagian pertama

Mungkin anda sepakat dgn saya jika mengatakan bahwa ; pada era orde baru, perusahan besar asing yang bergerak di bidang pertambangan dapat melakukan aktifitas penambangan dan produksinya dengan nyaman tanpa harus merasa was-was akan adanya gangguan-ganguan yang berarti. Berarti yang saya maksud adalah mampu mempengaruhi proses produksi mereka. Alasannya sedeharna saja, kebebasan berpendapat di rezim otoriter kala itu begitu terkekang, hingga ide dan paham-paham tertentu sulit untuk tumbuh subur di masanya. Contoh ketika ada pendapat atau gerakan di sekitar area pertambangan di masa itu yang sangat erat hubungannya dengan kepentingan lingkungan sosial dan masyarakat sekitar area konsesi tambang yang notabene terkena dampak langsung dari hadirnya perusahaan pertambangan tersebut namun sangat bertentangan dengan kepentingan perusahaan, tentulah sangat mudah dipadamkan/ditekan dengan bantuan rezim kala itu yang tentunya dengan segala resources yang dimilikinya termasuk militer. Tapi tentunya kini semua berubah di era reformasi. Praktek-praktek pengekangan pendapat seperti itu tidak dapat lagi dilakukan begitu saja di era ini.

Seiring dengan jatuhnya orde baru, maka semakin terkikis pula hak-hak istimewa atau kalau boleh saya katakan privatisasi mereka. Puluhan tahun mereka telah beraktifitas di tengah iklim orde baru dengan segala hak istimewa yang mereka kantongi, otomatis itu menciptakan jurang pemisah antara korporasi dengan lingkungan sosial dimana mereka melakukan aktifitasnya. Begitu pula dengan masyarakat di daerah tambang, selama orde baru mereka terus memendam segala aspirasi mereka dan kekecewaan atas berbagai dampak/degradasi lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh hadirnya perusahaan pertambangan tersebut. Continue Reading

Tulisan ini adalah bagian lanjutan dari tulisan sebelumnya berjudul Redefenisi Paradigma Pembangunan: Sebuah Pengantar. Mabub ul Haq, ekonom berkebangsaan Pakistan yang amat terpandang, membuat refleksi mendalam tentang paradigma pembangunan Barat yang sangat materialistik, yang serta-merta diterapkan di negara-negara berkembang. Paradigma pembangunan Barat yang materialistik itu mengukur pencapaian hasil pembangunan hanya dari aspek fisik semata, yang dikuantifikasi dalam perhitungan [baca selengkapnya...]

Pembangunan dalam banyak kasus, sering dipahami sekedar sebagai atribut yang dilekatkan dalam perspektif ekonomi. Padahal, indikator keberhasilan pembangunan justru melibatkan banyak sekali aspek yang berkelindan di sekelilingnya. Sejak beberapa tahun belakangan, kebuntuan dari narasi-narasi besar teori pembangunan yang meletakkan pilar ekonomi sebagai sentrum di dalamnya telah mendapatkan gugatan. Di negara-negara Dunia Ketiga, kebutuhan untuk memahami dan sekaligus memberikan preskripsi [baca selengkapnya...]